Waspada! Bahan Pangan Berbahaya Kembali Masuk Indonesia

Pertanianku – Pemerintah melalui Kementerian Perdagangan (Mendag) terus melakukan pengawasan produk bahan pangan yang diimpor. Pasalnya, banyak bahan pangan ilegal yang masuk ke Indonesia seperti tidak adanya izin resmi membuat keamanan produk makanan dan belum tersertifikasi.

bahaya-bahan-pangan-berbahaya-kembali-masuk-indonesia

Kepala Badan Karantina Kementerian Pertanian Banun Harpini mengatakan sepanjang 2016 pihaknya telah melakukan tindakan karantina sebanyak 5.068 kali. Jumlah ini terbagi dalam tindakan karantina berupa penahanan 2.374 kali, penolakan 1.214 kali, dan pemusnahan terhadap media pembawa hama dan penyakit hewan karantina (HPHK) serta organisme pengganggu tumbuhan karantina (OPTK) sebanyak 1.480 kali.

“Jumlah ini naik dibandingkan dengan tindakan karantina tahun lalu (2015) sebesar 56,86 persen,” jelas Banun seperti melansir Republika (22/12).

Banun mengatakan tingginya angka tersebut memperlihatkan bahwa masyarakat Indonesia cukup konsumtif. Hal tersebut yang akhirnya memicu banyak pelaku usaha gelap dari luar negeri menjadikan Indonesia sebagai pangsa pasar yang menggiurkan.

Di sisi lain, tingkat kepatuhan para pelaku usaha tersebut untuk memenuhi persyaratan kesehatan masih minim. Mereka memilih untuk memasukkan produk melalui jalur-jalur kecil yang dianggap kurang mendapatkan pengawasan.

Banun mengungkapkan, terdapat dua cara pelaku usaha dalam memasukkan produk pangan ilegal. Pertama, produk ini memang dimasukkan secara langsung tanpa melalui izin apa pun dari pemerintah Indonesia. Kedua, produk ini masuk dengan diikutsertakan dalam produk yang telah mendapatkan izin masuk dari pemerintah.

“Ketika kita tahu perusahaan ini melakukan kecurangan kita langsung tindak dan lakukan pendalaman atas perusahaan tersebut,” ujar Banun.

Tingginya impor pangan ilegal yang meresahkan masyarakat dan produsen dalam negeri direspons cepat oleh Kemendag. Menteri Perdagangan Enggartasiasto Lukita langsung mengumpulkan sejumlah Kementerian dan Lembaga untuk bekerja sama dalam menghalau produk-produk ilegal yang terus berdatangan ke dalam negeri.

Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita mengatakan, kerja sama dalam penindakan barang yang dilarang, diawasi dan diatur tata niaganya di tempat pemasukan dan pengeluaran sebenarnya telah dilakukan pada 2013. Namun, kerja sama ini tampaknya belum terlalu optimal. Masing-masing Kementerian/Lembaga (K/L) terlihat masih bekerja sendiri dengan protokol yang dimiliki.

“Kalau nggak ada kesepakatan bersama maka akan sulit. Makanya kita buat perjanjian ini supaya ada payung hukumnya, sehingga ada langkah bersama,” ujar Mendag.

Enggar menyebut bahwa Pemerintah tidak mungkin menutup pelabuhan-pelabuhan kecil yang selama ini menjadi pintu masuk bagi produk-produk ilegal. Artinya, kinerja dari pengawas dalam hal ini Kementerian dan Lembaga terkait seperti Bea Cukai untuk menjaga agar pintu masuk ini tetap aman dari pelaku-pelaku curang yang ingin memasukkan barangnya ke Indonesia.

loading...
loading...