DPR Meminta Impor Cangkul Segera Dihentikan

Pertanianku – Polemik impor cangkul masih terjadi hingga sekarang. Belum lama ini Wakil Ketua Komisi VI DPR Inas Nasrullah Zubir menginginkan aktivitas impor cangkul dapat dihentikan dan seharusnya industri kecil dan menengah lebih dibantu lagi dalam rangka memenuhi kebutuhan cangkul nasional.

dpr-meminta-impor-cangkul-segera-dihentikan

“Impor cangkul harus dihentikan,” kata Inas, sebagaimana dilandir dari Okezone (30/11).

Inas mengatakan, bila tidak ada keinginan menghentikan impor cangkul, sama saja dengan tidak adanya keinginan meningkatkan produksi dalam negeri.

Inas berpendapat, selama ini kebutuhan cangkul domestik tidak terpenuhi antara lain karena minimnya pasokan bahan baku.

Untuk itu, pemerintah diimbau harus benar-benar memerhatikan ketersediaan bahan baku bagi industri kecil-menengah untuk produksi cangkul.

Inas mengaku heran karena Indonesia telah dapat menghasilkan alat seperti turbin pesawat hingga drone. Namun, untuk cangkul masih perlu melakukan impor.

Sebelumnya, Deputi Bidang Restrukturisasi dan Pengembangan Kementerian BUMN Aloysius Kiik Ro mengaku impor cangkul yang beberapa waktu lalu ramai diperdebatkan merupakan bukti tidak ada sinergi antara perusahaan-perusahaan pelat merah.

Aloysius dalam seminar “Value Creation Holding BUMN 2017″ di Jakarta, beberapa waktu lalu, mengatakan kejadian tersebut ironis karena yang mengimpor dan membeli cangkul buatan Cina itu adalah sejumlah BUMN.

Kasus impor cangkul menurut Inas, yang saat ini ramai diperdebatkan akhir Oktober lalu memang cukup mengejutkan seluruh masyarakat. Meski jumlahnya kecil, fakta bahwa pemerintah menyetujui impor besi cangkul adalah mengejutkan.

Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto dalam sejumlah kesempatan juga mengemukakan, pihaknya tengah menyiapkan skema penugasan kepada tiga BUMN untuk memenuhi kebutuhan cangkul.

Kementerian Perindustrian, ujar dia, juga akan mendorong BUMN yang selama ini memiliki izin impor barang tersebut untuk tidak lagi mengimpor, tetapi menjual produk dalam negeri.