KPPU Jatuhkan Vonis Denda Rp25 Miliar kepada Japfa Comfeed


Pertanianku — Pemerintah Indonesia melalui Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) menjatuhkan denda sebesar Rp25 miliar kepada PT Japfa Comfeed, Tbk. Japfa dianggap telah menjalankan praktik kartel peternakan ayam seperti dikutip dari CNNIndonesia.com (14/10).

KPPU Jatuhkan Vonis Denda Rp25 Miliar kepada Japfa Comfeed

Tidak hanya Japfa Comfeed yang dijatuhi vonis, terdapat 11 perusahaan peternakan unggas lainnya bernasib sama. Mereka dianggap melanggar Pasal 11 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Putusan KPPU terkait dengan pemusnahan (afkir dini) sebanyak 6 juta stok indukan. Menurut Sekretaris Perusahaan Japfa Comfeed Maya Prasodjo, pemusnahan afkir dini dilakukan sesuai dengan instruksi pemerintah melalui Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian.

“Perseroan tidak memiliki niat untuk melakukan pelanggaran terhadap Pasal 11,” jelas Maya dalam keterbukaan informasi kepada Bursa Efek Indonesia, Jumat (14/10).

Afkir dini dilakukan perseroan atas dasar instruksi pemerintah. Menurut Maya, saat itu pemerintah ingin mengatasi permasalahan kelebihan stok di pasar.

“Perseroan memandang sangat serius putusan KPPU dan akan mempertimbangkan tindakan perseroan selanjutnya menanggapi putusan tersebut dan bersedia untuk memberikan penjelasan lebih lanjut sepanjang diperlukan,” imbuh Maya.

Maya berharap vonis KPPU tidak berimbas negatif pada kegiatan operasional, keadaan hukum, kondisi keuangan, serta kelangsungan usaha.

Di lain pihak menurut Ketua KPPU Syarkawi Rauf model bisnis unggas yang berkembang lebih banyak merugikan, bahkan mematikan bisnis para peternak mandiri.

“Ini kan lumayan ekstrim. Kadang harga daging ayam itu mahal banget, kadang murah banget. Ini juga saya paparkan ke Pak Menko (Darmin Nasution), dan Pak Menko langsung menyadari ini,” ujar Syarkawi pada Maret lalu.

Pemerintah melalui Mahkamah Konstitusi pun berupaya melakukan judicial review terhadap UU No. 18 Tahun 2009 juncto UU No. 41 Tahun 2014 mengenai pertimbangan penataan model bisnis perunggasan yang tidak memperbolehkan perusahaan yang memiliki stok indukan (Grand Parent Stock/GPS dan Great Grand Parent Stock/GGPS) masuk ke pasar tradisional.

Baca Juga:  Inovasi Mahasiswa UGM Manfaatkan Limbah Sawit Jadi Gas Hidrogen

Menurut Syarkawi ada masa transisi hingga tiga tahun untuk menerapkan model bisnis seperti itu. Selain itu, peran perusahaan BUMN sangat diperlukan dalam pengembangan industri bisnis unggas. Peran perusahaan plat merah sangat penting sebagai proteksi dan pengembangan industri ini. Hal tersebut karena nilai bisnis unggas dari hulu ke hilir sudah menembus angka Rp450 triliun. Hanya ada dua perusahaan besar, yaitu Japfa dan Charoen Pokphand, yang menguasai sekitar 80 persen dari nilai tadi.

loading...
loading...