Impor Cangkul Kembali Menjadi Polemik


Pertanianku – Sektor pertanian di Indonesia dinilai belum mandiri sepenuhnya. Hal ini karena peralatan bertani masih harus impor seperti cangkul. Beberapa waktu lalu impor cangkul yang dilakukan Indonesia untuk memenuhi kebutuhan di sektor pertanian menjadi perdebatan sengit di tanah air. Banyak pro kontra yang bermunculan karena masalah tersebut. Kini, persoalan impor cangkul kembali memanas.

Pengamat Ekonomi Pertanian dan Lingkungan IPB, Ricky Avenzora mengatakan, kasus impor kepala cangkul beberapa waktu lalu menjadi sorotan publik dan menjadi bukti industri nasional masih belum terintegrasi dari hulu ke hilir. Baja yang merupakan bahan baku kebutuhan produksi cangkul industri dalam negeri tak tersedia.

Catatan Kementerian Perdagangan, pemerintah mengimpor kepala cangkul sebanyak 86.160 unit melalui PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (PPI). Jumlah tersebut sebesar 5,7% dari keseluruhan izin impor yang diberikan Kementerian Perdagangan (Kemendag) sebanyak 1,5 juta unit. Kebutuhan cangkul nasional rata-rata sebesar 10 juta unit per tahun dan belum sepenuhnya dapat dipenuhi industri dalam negeri.

Ricky Avenzora menilai diperlukan pembenahan menyeluruh, baik dari sisi data maupun kebijakan pertanian yang berkaitan dengan industri untuk mendukung pertanian dan industri nasional. Ia mengingatkan, sejatinya, Indonesia sudah mumpuni dalam hal memperkuat sektor pertanian. Oleh karena itu, jangan selalu bergantung impor.

Ia berkata, jangankan untuk memproduksi cangkul, jauh lebih dari itu bangsa Indonesia sudah lama mampu menciptakan berbagai prasyarat memperkuat sektor pertanian. “Fenomena impor cangkul, itu juga bisa memberi sinyal tidak sinkronnya berbagai lembaga kementerian dan perusahaan BUMN dalam mendukung industri dan pertanian nasional,” kata Ricky, seperti melansir Antaranews (23/3).

Untuk itu, kata Ricky, political orientation dan political will dalam membangun pertanian tidak boleh lekang oleh perubahan rezim pemerintah, serta juga tidak boleh lapuk oleh paradigma modernisasi dan teknologi. Oleh karena itu, setiap petani, baik pada tataran individu maupun komunal, beserta satuan ruang yang menjadi tempat tercipta dan terjadinya rangkaian dinamika pertanian harus menjadi subjek utama yang harus selalu dijaga, diperkokoh dan diperbesar eksistensinya.

Baca Juga:  Mentan: Indonesia Siap Ekspor Jagung

“Adapun jenis, kualitas serta kuantitas komoditas pertanian yang dipilih output yang harus direncanakan pencapaiannya untuk menjamin terciptanya kedaulatan pangan bagi seluruh rakyat Indonesia,” lanjutnya.

Lebih jauh ia berkata, ada sejumlah prasyarat agar sektor pertanian bisa mandiri. Pertama, adanya kesadaran yang tinggi akan hakikat pertanian. Kedua, adanya kesungguhan goodwill pemerintah untuk menegakkan hakikat pertanian, dan juga perlu dibuat UU Pertanian.

“Pertanian haruslah bukan hanya dimaknai sebagai sektor pembangunan, bukan pula hanya sebagai komoditas ekonomi, maupun hanya sebagai cultural history saja. Secara hakikat, pertanian haruslah dimaknai dan dinyatakan sebagai soko-guru kehidupan,” tutup Ricky.

loading...
loading...