Pertanianku — Aceh diminta untuk melakukan upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim di tingkat subnasional. Hal tersebut berdasarkan permintaan sejumlah pihak seperti UNDCF, Green Climate Fund (GCF), dan delegasi Uni Eropa.
Seperti yang dinyatakan oleh perwakilan Aceh, Falefi Kirani, bahwa sejak 2007, Aceh telah menetapkan kebijakan strategis sebagai upaya pengendalian perubahan iklim. Terutama yang bersumber dari hutan dan lahan.
Aceh merupakan provinsi di Indonesia yang memiliki hutan luas nan alami. Diperkirakan luasnya mencapai 3.029.256 hektare. Pentingnya penyelamatan Aceh disorot langsung dalam Conference of the Parties (COP 23) Fiji, di Bonn, Jerman, 6—17 November 2017 yang dihadiri perwakilian 200 negara.
“Hutan Aceh menjadi harapan Indonesia guna memenuhi target pengurangan emisi gas rumah kaca, seperti yang telah disampaikan sebagai komitmen nasional di Nationally Determined Contribution (NDC),” jelasnya.
Delegasi lainnya, Tarmizi mengungkapkan, Gubernur Irwandi Yusuf menaruh perhatian besar terhadap isu lingkungan, termasuk perubahan iklim. Pemerintah Aceh menuangkan rencana pengembangan skema insentif wilayah hulu yang memberikan jasa lingkungan bagi hilir. Hal itu terdapat dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Aceh (RPJMA) yang sedang dirampungkan.
“Tahapan pembangunan jangka panjang Aceh saat ini menghadapi tekanan kebutuhan pembukaan lahan,” terangnya.
Tarmizi menegaskan, Aceh berkomitmen mendukung target NDC. Dukungan terlihat sebagaimana Aceh menjadi salah satu founding members atau anggota pendiri Governors Climate and Forest Task Force (GCF).
“Aceh ditunjuk sebagai salah satu executive committee forum komunikasi tingkat provinsi atau negara bagian untuk agenda perubahan iklim dan kehutanan,” ujarnya.
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) Kautsar Muhammad Yus mengatakan, parlemen Aceh, telah memiliki Kaukus Pembangunan Berkelanjutan, platform komunikasi antara anggota parlemen Aceh dengan para pemangku kepentingan, serta masyarakat umum membahas topik khusus yang telah disusun.
“Kita menyambut tantangan ini dan sesunguhnya tanpa diminta, Aceh berencana melakukan konsolidasi intens terkait isu pembangunan berkelanjutan, khususnya perubahan iklim di 2018,” tuturnya.
