Pertanianku – Garam merupakan salah satu kebutuhan pokok yang sering terjadi polemik. Setelah sebelumnya, Indonesia dinyatakan mengalami kelangkaan garam membuat, pemerintah harus mengimpor garam dari sejumlah negara guna memenuhi kebutuhan garam tanah air.
Permasalahan garam di Indonesia hingga saat ini belum terlaksana dengan baik. Bahkan, Ketua Komisi IV DPR RI Edhy Prabowo di Cirebon, Jawa Barat, mengatakan, pemerintah belum begitu cukup serius untuk memperhatikan petani garam. Hal ini jelas berdampak pada kesejahteraan petani garam yang dianggap penerapan harga garam tidak layak.
“Ini masalahnya tidak ada perhatian yang cukup serius dari pemerintah, harusnya antar menteri itu saling bergandengan jangan hanya KKP yang mengurusi maslah garam,” jelas Eshy saat melakukan kunjungan ke tambak petani garam, belum lama ini, seperti dilansir dari Antara (11/9).
Lebih lanjut Eshy mengungkapkan bahwa masalah garam konsumsi yang terjadi di tanah air selalu dipisahkan dengan garam industry. Padahal, baik garam konsumsi maupun untuk industri bahan bakunya sama.
“Masalahnya apa harus dibedakan, padahal bahannya sama, yaitu air laut, di Jerman misalkan mereka bisa produksi malah sampai ekspor garam, padahal di sana mataharinya tidak seperti di kita,” lanjutnya.
Edhy mengatakan, jika garam rakyat itu dinilai tidak bersih dibandingkan dengan garam impor, seharusnya pemerintah membenahi sistem pertanian garam.
Dengan dibenahinya sistem pertanian garam, para petani tidak seperti sekarang ini. Harga garam selalu kalah dengan garam impor, ketika impor datang mereka selalu tertekan.
Seharusnya, Indonesia juga bisa swasembada garam, mengingat panjang pantai di Indonesia itu terpanjang nomor dua setelah Kanada.
“Sangat mungkin Indonesia tidak perlu ekapor dan bisa swasembada garam kalau memang petaninya diperhatikan,” tutupnya.
