Pertanianku — Sejalan dengan fokus Pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) pada pengembangan manusia Indonesia, Kementerian Pertanian (Kementan) juga memprioritaskan pada peningkatan SDM (sumber daya manusia) pertanian. Ini dibuktikan dengan program-program atau gerakan-gerakan yang berpihak pada SDM pertanian yang dilakukan Kementan awal 2019 ini.
Kementan menilai perlu untuk mengembangkan minat dan mutu pendidikan generasi muda pertanian. Setelah dikembangkan, pendidikan vokasi melalui Politeknik Pembangunan Pertanian (Polbangtan), peminatnya meningkat hingga 1.238 persen dari 980 orang pada 2013 menjadi 13.111 orang pada 2018.
Selain itu, Kementan juga membuat gerakan Ayo Galakan Ekspor Generasi Milenial Bangsa disingkat menjadi Agro Gemilanguntuk mencetak generasi petani milenial berorientasi ekspor.
“Tahun 2019 ini Kementan mencetuskan gerakan satu juta petani milenial berorientasi ekspor dan peningkatan kualitas dan kapasitas Politeknik Pembangunan Pertanian (Polbangtan) untuk meningkatkan daya saing sumber daya manusia (SDM) pertanian,” terang Amran seperti dikutip dari laman Kementan.
Program lain yang perlu dikejar pada 2019adalah upaya pengentasan kemiskinan berbasis pertanian melalui program Bedah Kemiskinan Rakyat Sejahtera (Bekerja) dan Selamatkan Rawa Sejahterakan Petani (Serasi). Program Bekerja akan memberikan bantuan produktif pada 400.000 rumah tangga miskin (RTM).
“Bantuan berupa 20 juta ekor ayam kepada petani miskin, santri tani, dan lainnya sudah disiapkan. Paket bantuan juga memberikan bantuan benih/bibit tanaman hortikultura dan perkebunan yang dirancang dalam cluster/kawasan,” jelas Amran.
Sementara terkait program Serasi, akan dilaksanakan pada lahan rawa pasang surut/lebak seluas 500.000 hektare yang difokuskan di Provinsi Sumatera Selatan (250.000 hektare) dan Kalimantan Selatan (250.000 hektare).
Selain pengembangan SDM pertanian, Kementan juga akan mempertahankan beberapa capaian mengenai SDM internal Kementan sendiri. Beberapa capaian yang perlu dipertahankan antara lain opini laporan keuangan Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK, penghargaan antigratifikasi dari KPK, dan praktik-praktik pemerintahan yang bersih sebagai bukti implementasi revolusi mental/reformasi birokrasi.
