Gawat, RI Kekurangan Penyuluh Pertanian!


Pertanianku – Indonesia merupakan salah satu negara yang memproduksi banyak beras. Hal ini karena sebagian besar penduduk Indonesia mengonsumsi nasi sebagai makanan pokok. Namun, hal tersebut berbanding terbalik jika dilihat dari jumlah tenaga penyuluh pertanian di Indonesia yang masih sangat sedikit. Padahal, sudah jelas tertulis dalam UU Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani.

Foto: pexels

Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian Kementerian Pertanian Momon Rusmono, mengungkapkan, tercatat dari 72.000 desa yang berpotensi di bidang pertanian baru tersedia 44.000 tenaga penyuluh pertanian.

Hal itu disampaikan Momon usai mengikuti pertemuan koordinasi penyelenggaraan penyuluhan dan percepatan pendataan petani 2017 di Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian, Jalan Kusumanegara, Kota Yogyakarta, belum lama ini.

“Seharusnya setiap desa itu satu penyuluh pertanian,” terangnya.

Dikatakan Momon, jumlah tenaga penyuluh yang berstatus pegawai negeri sipil saat ini mencapai 25.000 orang, sedangkan yang bersatus tenaga harian lepas (THL) berjumlah 19.000 orang.

Menurutnya, dari 44.000 tenaga penyuluh itu, 32.000 di antaranya yang bersentuhan langsung dengan petani di lapangan.

“Penyuluh yang ada di tingkat kabupaten, kecamatan, dan desa. Yang bersentuhan itu di tingkat desa. Mereka ini yang menangani 72.000 desa potensi pertanian di Indonesia,” tutur Momon, seperti melansir Kompas (14/8).

Itu sebabnya, seorang penyuluh harus menangani petani di tiga desa sehingga membuat pendampingan tidak berlangsung efektif dan optimal. Jika pendampingan tidak efektif dan optimal, menurutnya, produksi pertanian tidak masimal dan kesejahteraan petani tidak tercapai.

Untuk mengatasi kekurangan tenaga penyuluh, Kementerian Pertanian tengah menumbuhkembangkan penyuluh swadaya. Selain itu, pihaknya juga meminta pemerintah kabupaten/kota berperan aktif merekrut tenaga penyuluh.

“Kami juga mengajak teman kabupaten/kota kalau memang butuh penyuluh, masing-masing melalui pembina kepegawaiannya untuk mengusulkan formasi penyuluh pertanian,” lanjutnya.

Baca Juga:  BKSDA: Masyarakat Harus Giat Lakukan Penangkaran

Lebih lanjut ia mengatakan, penyebab kurangnya jumlah tenaga penyuluh dipicu dinamika dan perkembangan zaman. Satu di antaranya, yakni adanya perubahan transisi lembaga penyuluhan yang tadinya berdiri sendiri, tetapi saat ini diintegrasikan dengan dinas.

“Kedua, jumlah penyuluh yang berkurang yang pensiun. Ketiga, tugas penyuluh yang semakin meningkat yang orientasinya target provinsi. Keempat, wilayah binaan penyuluh yang semakin luas,” ujar Momon.

Kepala Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan (BKPP) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Arofa Noor Indriyani mengatakan, kurangnya tenaga penyuluh pertanian juga dialami DIY. Menurutnya, dari 438 desa yang di DIY, jumlah penyuluh baru mencapai 256 orang.

“Satu penyuluh rata-rata itu menangani 20—22 kelompok tani yang berasal dari 1—2 desa. Idealnya 8—16 kelompok tani. Realita seperti itu sehingga frekuensi pendampingannya mundur,” jelas Arofa.

Untuk itu, ia meminta bupati atau walikota kota/kabupaten di DIY untuk mengusulkan formasi penyuluh. Sebab, lanjut Arofa, keberadaan penyuluh ini sangat penting bagi kelompok tani yang berada di desa-desa.

loading...
loading...