Hindari Gejolak Harga Pangan, Kementan Siapkan 250 Hektare Lahan Pertanian


Pertanianku – Guna menghindari lonjakan harga pangan, Menteri Pertanian RI (Mentan) Andi Amran Sulaiman akan menyiapkan sekitar 200—300 ribu hektare (ha) di beberapa wilayah kabupaten penyangga yang bertujuan mengamankan stok pangan serta menghindari adanya gejolak harga bahan pangan pokok di Jabodetabek.

“Kita harus memanfaatkan daerah perbatasan kota yang memiliki sumber daya dan lahan yang subur untuk menyangga kebutuhan pangan masyarakat di kota besar,” jelas Mentan, beberapa waktu lalu melansir dari Republika (7/7).

Sepuluh kabupaten penyangga tersebut adalah Serang, Lebak, Pandeglang, Sukabumi, Lampung Selatan, Lampung Timur, Cianjur, Purwakarta, Subang, dan Karawang.

“Saat ini kita harapkan 250 ribu hektare dapat disiapkan untuk penuhi kebutuhan jagung di Jabodetabek,” tambah Mentan.

Lebih lanjut Mentan mengatakan bahwa jagung hasil produksi dalam negeri memiliki kualitas yang lebih baik daripada jagung impor. Oleh karena itu, selama dua tahun ini pemerintah bisa mengurangi impor jagung. Termasuk tidak ada lagi permintaan dari para importir jagung.

Dalam pemenuhan kebutuhan pangan masyarakat Jabodetabek, Amran menegaskan bahwa pihaknya juga akan bekerja sama dengan kementerian dan lembaga lain.

Dalam pengadaan lahan, Kementan bersinergi dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) dan Kementerian BUMN dalam hal ini Perhutani. Ia menjelaskan, pola penanaman yang dilakukan adalah integrasi hutan dengan jagung, hutan dengan cabai, dan hutan dengan bawang.

“Apa saja kebutuhan Jakarta. Juga integrasi sapi, kambing dengan hutan,” lanjutnya.

Kementan merangkul Bank Mandiri, BTN, BRI, dan BNI untuk penyaluran kredit. Hasil produksi petani nantinya akan diserap Bulog dan Gabungan Pengusaha Makanan Ternak (GPMT). Kementan sendiri bertugas memberikan alat dan mesin pertanian (alsintan), benih, dan pompa yang akan diberikan secara gratis.

Baca Juga:  Produksi Kopi Lampung Anjlok

Terdapat 600—700 unit alsintan yang dibagikan secara proporsional ke-10 kabupaten tersebut, tergantung luasan masing-masing wilayah. Menteri Amran melanjutkan, untuk pemenuhan embung di desa, pihaknya bersinergi dengan Kementerian Desa dan PDT.

“Kalau ini berhasil, saya pastikan tidak ada impor lagi, ini adalah solusi permanen untuk Jabodetabek agar harga pangan tidak mengalami fluktuasi,” tutupnya.

loading...
loading...