Indonesia Perlu Belajar dari Denmark Demi Bangun Pertanian Dalam Negeri


Pertanianku — Bidang pertanian bisa dijadikan sebagai alat dalam memanfaatkan momentum untuk meningkatkan neraca perdagangan dan ekspor di tengah pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS. Beberapa komoditas yang dapat dimanfaatkan di antaranya tanaman pangan, hortikultur, perkebunan, kehutanan, peternakan, dan perikanan. Oleh karena itu, pertanian dalam negeri harus terus dikembangkan.

pertanian dalam negeri
Foto: Pexels

Guru Besar Fakultas Perikanan IPB, Prof. Rokhmin Dahuri mengatakan, untuk menjadikan bidang pertanian sektor andalan dalam mendongkrak perekonomian nasional, diperlukan seperangkat kebijakan pemerintah terutama faktor struktural dan kebijakan ekonomi-politik.

Menurutnya, Indonesia harus bisa belajar dari Denmark yang sukses membangun pertaniannya meski tidak memiliki lahan pertanian sebanyak di Indonesia.

“Nah, Denmark dan negara-negara lain yang sukses membangun bidang pertaniannya adalah yang membuat semua variabel kebijakan pemerintah mendukung kinerja bidang pertanian,” kata Rokhmin Dahuri melalui siaran tertulisnya, Kamis (13/9).

Ketua Umum Gerakan Nelayan Tani Indonesia (DPP Ganti) itu pun menambahkan, di Denmark, tak ada tempat untuk konglomerat di sektor pertanian, peternakan, perikanan, dan usaha usaha yang berhubungan dengan hajat hidup masyarakat.

“Sebanyak 90 persen pangsa pasar produk pertanian, peternakan dan perikanan serta kaitannya dikuasai oleh koperasi. Sebagian sisanya dikuasai oleh usaha kecil menengah (UKM),” ujar Rokhmin.

Ia juga mengungkapkan, pada 1996—1999, ia ditunjuk oleh Rektor IPB kala itu (alm. Prof. Dr.  Soleh Solahuddin, red) sebagai ketua Tim IPB untuk menyusun Grand Strategy (Road Map) Pembangunan Pertanian Berbudaya Industri.

Rokhmin mengatakan, salah satu hasil riset tersebut, 70 variabel (faktor) yang menentukan keberhasilan sektor (bisnis) di bidang pertanian adalah faktor struktural dan kebijakan politik-ekonomi.

Seperti Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), suku bunga dan persyaratan kredit perbankan, APBN/APBD, nilai tukar rupiah, kebijakan ekspor-impor, infrastruktur, konsistensi kebijakan pemerintah, kelembagaan pertanian, dan iklim investasi serta kemudahan berbisnis (ease of doing business).

Baca Juga:  Bantuan Rp25 Miliar Dilepas Mentan untuk Korban Bencana Sulteng

“Dan, 70 persen variabel penentu tersebut, sayangnya di luar otoritas Kementerian Pertanian, Kelautan dan Perikanan, dan Kehutanan. Apalagi otoritas perguruan tinggi (khususnya IPB) dan litbang terkait pertanian dalam arti luas,” ungkapnya.