Pertanianku – Kelapa sawit merupakan salah satu komoditas utama penggerak pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Pasalnya, setiap tahunnya Indonesia selalu mengekspor kelapa sawit ke luar negeri. Seperti yang kita ketahui, Indonesia merupakan negara yang memiliki lahan perkebunan kelapa sawit sangat luas.
Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution mengatakan, penerapan nilai-nilai ekonomi hijau dalam pembangunan sektor perkebunan kelapa sawit berkelanjutan sangat penting. Apalagi, sektor perkelapasawitan telah menjadi tulang punggung ekonomi nasional.
“Kita bersyukur Indonesia memiliki komoditas sawit karena ini adalah produk yang merupakan keunggulan kompetitif nasional. Tanpa produk yang memiliki daya saing, sulit suatu negara bisa sejahtera,” ucap Menteri Darmin dalam sambutan tertulis yang dibacakan oleh Sekretaris Menteri Koordinator (Sesmenko) Perekonomian Lukita Dinarsyah Tuwo dalam pembukaan 12th Indonesian Palm Oil (IPOC) and 2017 Price Outlook di Nusa Dua, Bali, baru-baru ini, seperti dilansir dari Okezone (28/11).
Darmin menambahkan, dengan sumbangan ekspor yang mencapai hampir USD20 miliar pada tahun lalu, sawit tidak saja berkontibusi terhadap pertumbuhan ekonomi, tetapi juga menyejahterakan 16 juta petani dan pelaku usaha lain dalam mata rantai industri kelapa sawit nasional. Lukita mengatakan, Kemenko Perekonomian telah mengeluarkan paket kebijakan untuk meningkatkan daya saing, menjaga nilai tukar rupiah, dan pertumbuhan ekonomi.
“Semua target pencapaian makro ekonomi itu bisa dicapai dengan sektor kelapa sawit,” katanya.
Menjawab tuntutan global, dia berharap pelaku usaha juga memerhatikan aspek-aspek keberlanjutan seperti dalam pemanfaatan lahan gambut. Dengan demikian, bisa dihindari terjadinya kerugian ekonomi misalnya akibat kebakaran lahan yang tidak terkendali.
Dirjen Perundingan Luar Negeri Kementerian Perdagangan Iman Pambagyo mengatakan, kampanye negatif sawit dari negara-negara Barat harus dijawab dengan diplomasi, perkuatan riset, serta penerapan tata kelola perkebunan yang ramah lingkungan.
“Pemerintah sadar bahwa sektor perkebunan kelapa sawit adalah keunggulan kompetitif Indonesia. Tetapi, kita juga harus bisa menyesuaikan dengan tuntutan global terkait isu keberlanjutan,” ujarnya.
Sementara itu, Ketua Umum Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) Joko Supriyono berharap, pemerintah, melalui Kementerian Agraria dan Tata Ruang, membantu memberikan kepastian hukum terkait isu-isu pertanahan dan agraria tersebut.
“Kami memohon dengan hormat kepada Bapak Sofyan Djalil, Menteri Agraria dan Tata Ruang, membantu pelaku usaha sawit terkait masalah-masalah lahan dan tata ruang,” jelas Joko Supriyono pada kesempatan yang sama.
Joko mengatakan, selain isu lahan dan pertanahan, tantangan yang dihadapi pelaku usaha perkebunan sawit semakin kompleks.
Padahal, permintaan terhadap minyak sawit terutama untuk kebutuhan pangan dan energi akan semakin meningkat. Tantangan lain yang juga harus diperbaiki oleh pelaku usaha sektor perkebunan sawit adalah upaya peningkatan produktivitas.
“Kebutuhan akan minyak sawit masih sangat tinggi, kami perkirakan peningkatan kebutuhan minyak nabati dunia mencapai 50 juta ton pada 2025,” tutur Joko.
Peningkatan produktivitas dan efisien, merupakan kunci terpenting guna memperbesar kontribusi kelapa sawit Indonesia sebagai pemasok terbesar minyak nabati dunia.
