Kadek Arimbawa: Ada Kebijakan Ketahanan Pangan yang Belum Terwujud


Pertanianku — Wakil Ketua Komite II DPD RI, I Kadek Arimbawa menilai, ada beberapa kebijakan ketahanan pangan yang belum terwujud. Misalnya, pembentukan badan pangan nasional belum dilaksanakan.

kebijakan ketahanan pangan
Pertanianku

Selain itu, adanya data pangan yang belum terintegrasi antarkementerian sehingga membuat kebijakan tidak terkoordinasi dengan baik sehingga tidak tepat dalam penentuan kebijakan impor pangan.

“DPD menilai pemerintah harus mengadopsi konsep kedaulatan pangan daripada ketahanan pangan dalam tata penyediaan sumber pangan di Indonesia,” ujar Kadek Arimbawa dikutip dari Jitunews, Selasa (21/11).

Banyak lahan pangan yang beralih fungsi dengan tidak terkendali. Oleh karena itu, Komite II DPD RI melakukan pengawasan terkait UU Ketahanan Pangan ke Makassar. Sebab, hal beralih fungsinya lahan pangan tersebut memengaruhi kebijakan ketahanan dan kedaulatan pangan di Indonesia.

Menurut Kadek Arrimbawa, pemerintah perlu mencari solusi terkait permasalahan tata niaga dan tata pengelolaan masalah pangan di masing-masing daerah. Sebab, hal tersebut ada di dalam UU. No. 12 Tahun 2012 tentang Pangan sebagai dasar utama dalam menyelenggarakan kebutuhan pangan di Indonesia.

“Kebutuhan pangan untuk membangun sumber daya manusia di Indonesia, oleh karena itu pemerintah harus menjamin ketersediaaan pangan, akses dan pemanfaatan pangan,” pungkasnya.

Baca Juga:  Kegunaan Arang Sekam dan Cara Membuatnya
loading...
loading...