Kawanan Kera Serang Pertanian, Petani Alami Kerugian


Pertanianku – Belum lama ini Desa Sepakung, Kecamatan Banyubiru, Kabupaten Semarang, dihebohkan dengan kawanan kera yang menyerang lahan pertanian warga. Hal ini tentu saja membuat tanaman padi rusak dan mengakibatkan petani merugi hingga Rp300 juta.

Foto: pexels

Kepala Desa (Kades) Sepakung, Ahmad Nuri, yang dikonfirmasi mengatakan pihakya telah menindaklanjuti saran dari tim Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Provinsi Jawa Tengah terkait dengan mekanisme penanganan hama kera di wilayahnya.

Hasil observasi tim BKSDA Provinsi Jawa Tengah di lapangan, pihak Pemerintah Desa Sepakung juga diminta untuk membuat laporan tertulis sebagai dasar permohonan untuk mengurangi populasi primata ini.

Laporan tersebut harus menyertakan data rinci tentang luas areal pertanian yang terdampak, jumlah kawanan kera yang menjadi hama tanaman pertanian hingga jumlah kerugian yang dialami para petani.

“Berdasarkan rekomendasi ini, kami—Pemerintah Desa Sepakung—telah membuat laporan berikut data- data yang dibutuhkan guna disampaikan kepada BKSDA Provinis Jawa Tengah,” terang Ahmad Nuri.

Berdasarkan data yang telah disusun, masih jelas Ahmad Nuri, kerugian yang ditimbulkan oleh serangan hama kera liar yang dialami petani di Dusun Nggowono, Srandil, Jingkol serta Dusun Kenongo ini mencapai Rp300 juta.

Jumlah kerugian ini hanya di empat dusun. Sebab, keempat dusun ini merupakan wilayah yang lahan pertaniannya terdampak paling parah oleh serangan kawanan kera liar yang telah berlangsung satu bulan terakhir.

Serangan hama kera ini juga terjadi di 11 dusun yang ada di Desa Sepakung. Namun, yang paling parah hanya di wilayah empat dusun tersebut. Kerugian parsial di dusun lain tidak dimaksudkan.

Pihaknya juga berharap, melalui surat permohonan yang disampaikan kepada BKSDA Provinsi Jawa Tengah ini ada langkah- langkah konkret dalam menangani persoalan hama kera yang terjadi di wilayah desanya.

Baca Juga:  Saatnya Petani Rambah Sektor Hilir

“Serangan hama kera liar ini tidak semakin meresahkan warga desanya. Apapun bentuknya, kami menginginkan penanganan dari Pemerintah. Sesungguhnya kami menginginkan pengurangan populasi kera tersebut,” lanjutnya.

Sebelumnya, Koordinator Satgas Konflik Manusia dengan Satwa Liar BKSDA Provinsi Jawa Tengah, Suhariono mengatakan, kera ekor panjang—seperti halnya di Desa Sepakung—sebenarnya termasuk primata yang tidak dilindungi undang-undang.

Meski begitu, untuk melakukan pengurangan populasi kera ini tidak bisa serta merta oleh warga atau bahkan BKSDA selaku institusi yang berwenang dalam konservasi dan keseimbangan sumber daya alam.

loading...
loading...