Kementan Diminta Tinjau Ulang Pajak Pascapanen


Pertanianku – Banyaknya pelaku industri pangan yang mengeluhkan dengan adanya Pajak Pertambahan Nilai (PPN) untuk penerapan teknologi pascapanen. Namun, hingga kini Kementerian Perdagangan (Kemendag) masih terus mengkaji kebijakan tersebut sebelum diberlakukan.

Foto: pixabay

“Mungkin perlu dikaji lebih lanjut,” ujar Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan Tjahja Widayanti, seperti dilansir dari Republika (18/10).

Pengenaan pajak pada teknologi pascapanen sebesar 10 persen sudah pasti dan sejak lama dilakukan, mengingat ada proses produksi pada tahap tersebut. Contohnya, cabai yang kemudian setelah melalui pascapanen menjadi saus.

“Itu artinya ada proses produksi yang menjadikannya layak dikenakan PPN,” paparnya.

Menanggapi hal tersebut, Direktur PT Indofood Sukses Makmur, Tbk Franciscus Welirang menyerahkan pembicaraan pajak kepada pemerintah.

“Biarlah di sana diskusi bagaimana hasilnya,” ujarnya.

Ia menjelaskan, pascapanen pada semua produk hortikultura yang mengolah produksi dari solid menjadi kering, bubuk, atau pasta bukan membawa nilai tambah. Namun, produk tersebut membawa masa simpan yang lebih lama. Hal tersebut tentunya perlu dihargai pemerintah demi menjaga stabilitas harga komoditas.

Namun, dengan memberatkan pajak pada penggunaan teknologi mesin, maka banyak yang memilih tetap bertahan pada pola tradisional. Dengan begitu, hanya industri besar yang memiliki alat teknologi dan bisa bertahan dengan adanya PPN.

Baca Juga:  Udang Windu Kembali Bangkit karena Phronima Suppa
loading...
loading...