Kementan Memperkuat Pengawasan Produk Hewan Pasca Beredar Daging Ilegal

Pertanianku — Beberapa waktu lalu marak peredaran daging sapi ilegal yang ternyata merupakan daging babi. Melihat hal tersebut, Kementerian Pertanian bersama dinas terkait di bidang peternakan dan kesehatan hewan di tingkat provinsi dan kabupaten/kota memperkuat sistem pengawasan dan pembinaan pelaku usaha yang memproduksi, mendistribusi, dan menjual daging di pasar.

daging ilegal
foto: pixabay

Dirjen Peternakan dan Kesehatan Hewan, I Ketut Diarmita mengatakan pihaknya sedang menyiapkan antisipasi potensi penyimpangan peredaran produk hewan yang sangat merugikan masyarakat. Kementan sudah menerbitan Surat Edaran Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Nomor: 0534/SE/TU.020/F5/04/2020 tentang penjaminan penyediaan produk hewan selama Ramadan dan Idulfitri 1441 hijriah dan pada masa pandemi.

“Kita harapkan pengawasan keamanan produk hewan jelang hari raya ini dilakukan dengan memperkuat kerja sama dan koordinasi bersama aparat penegak hukum,” tutur Ketut seperti dilansir dari laman pertanian.go.id.

Loading...

Idulfitri merupakan hari raya umat Islam dan identik dengan makanan lebaran yang terbuat dari daging sapi, seperti rendang dan semur. Oleh karena itu, permintaan daging sapi menjelang lebaran akan meningkat drastis. Pemerintah harus hadir untuk mengawasi produk pangan yang beredar di pasaran agar terjamin kehalalannya, aman, dan sehat untuk dikonsumsi oleh masyarakat. Daging merupakan sumber protein hewani yang sangat baik untuk menjaga stamina dan daya tahan tubuh.

Selama melakukan upaya pengawasan terhadap produk daging yang beredar, pemerintah membutuhkan peran aktif masyarakat untuk memberikan laporan jika menemukan kejanggalan produk hewan seperti daging di pasar.

“Kami juga berharap masyarakat aktif berperan mengawasi dan melaporkan setiap adanya penyimpangan peredaran pangan asal hewan di lapangan,” imbau Ketut.

Terkait kasus peredaran daging sapi ilegal atau daging celeng, Ketut menyampaikan kasus tersebut sudah diproses secara hukum dan sudah sampai pada tahap penyidikan Ditreskrim Polresta Bandung.

Baca Juga:  Distanhorbun Kabupaten Bogor Mulai Menggunakan Teknologi Kultur Jaringan

“Kami mengapresiasi kepolisian secara cepat mengungkap penyimpangan ini. Saya ingatkan pelaku usaha, praktik pemalsuan ini dapat dipidana penjara maksimal 5 tahun atau denda maksimal Rp10 miliar menurut UU No. 41 tahun 2014 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan,” tegas Ketut.

 

 

 

Loading...
Loading...