Pertanianku — Penyebab harga pangan yang tidak stabil seringkali akibat adanya mafia bidang pangan. Kerja sama Kementan dan TNI Polri ini berhasil memberantas kejahatan sektor pangan. Berdasarkan data Kementerian Pertanian hingga sekarang terdapat 782 kasus penyelewengan sektor pangan. Dari 782 kasus, sebanyak 409 kasus sudah ada tersangkanya yang terdiri atas 21 kasus hortikultura, 12 kasus pupuk, 66 kasus beras, 27 kasus ternak, dan sisanya kasus-kasus lain.
Dari berbagai kasus yang ada sejumlah perusahaan sektor pangan di-blacklist pemerintah dan 66 perusahaan lainnya menyusul untuk masuk ke daftar hitam. Mentan Amran mengungkapkan hal ini merupakan keberhasilan Kementan bersama TNI Polri dalam menjaga ketahanan pangan.
“Saya di-SMS langsung Dandim ada pupuk palsu. Kami respons, kami tidak bayar karena yang rugi adalah petani dan produksi pasti turun,” ujar Amran saat menghadiri Evaluasi Kerja Sama Kementan—TNI AD dalam Mewujudkan Swasembada Pangan di Bandung, Selasa (27/11).
Kementan bersama TNI AD membangun lumbung-lumbung pangan di perbatasan. Hal ini cukup efektif menjaga ketahanan pangan. Terbukti, harga beras di Merauke yang dulunya Rp80 ribu, kini Merauke malah ekspor beras ke Papua New Guinea sejak 13 Februari 2017 lalu. Demikian pula yang terjadi di perbatasan Malaysia dan Indonesia, tepatnya Entikong yang telah melakukan ekspor beras pada Oktober 2017. Bahkan, Kabupaten Lima Puluh Kota mengekspor manggis ke Cina pada 2 Oktober 2018.
“Kita bangun lumbung pangan di perbatasan agar bisa ekspor ke negara tetangga. Itu namanya bertani cerdas,” tegas Amran.
Hal ini didukung pula dengan pencanangan Indonesia sebagai lumbung pangan dunia 2045 yang dimulai dari pemanfaatan lahan rawa di Jejangkit, Barito Koala, Kalimantan Selatan. Kegiatan tersebut diluncurkan bertepatan dengan Hari Pangan Sedunia ke-38 beberapa waktu lalu.
“Terima kasih pada Dandim Barito Koala yang telah membantu infrastruktur sarana prasarana pertanian, irigasi dan lain sebagainya. Keberhasilan ini disaksikan 40 lebih duta besar negara-negara dunia, diapresiasi FAO. Ini kerja kita bersama. Kelanjutan pangan Indonesia ditentukan dari wilayah-wilayah yang berada di bawah teritori Dandim Bapak-bapak sekalian,” tambahnya.
Menanggapi paparan Mentan, Asisten Teritorial KASAD Mayjend TNI Supartodi memastikan bahwa seluruh prajurit TNI mendukung apa yang menjadi program pemerintah khususnya sektor pangan.
“Semua jajaran TNI AD mulai dari Babinsa ke atas, semua turun ke lapangan turun ke lahan-lahan pertanian. Untuk mendukung program pemerintah dalam hal ini Kementan untuk mewujudkan ketahanan dan kedaulatan pangan di tanah air,” ujar Supartodi.
