Ketum PKB: Subsidi untuk Pertanian Jangan Dihapus


Pertanianku – Belum lama ini Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman mengeluarkan wacana untuk menacabut subsidi benih pada petani. Hal tersebut dilakukan Mentan demi kebaikan petani. Tentu saja wacana Mentan tersebut mengundang sejumlah reaksi.

Foto: pexels

Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar angkat suara dan menegaskan subsidi untuk pertanian jangan sampai dihapus karena sektor tersebut bersama-sama dengan kelautan dan perikanan, merupakan tulang punggung kedaulatan pangan.

“Bagi PKB, subsidi tidak boleh dihapus buat pertanian,” kata Muhaimin Iskandar dalam rilisnya.

Menurut Ketua Umum PKB tersebut, subsidi layak untuk dipertahankan karena di sejumlah negara yang paling kapitalis saja seperti Amerika Serikat tetap mempertahankan subsidi di sektor pertaniannya.

Muhaimin juga mengemukakan bahwa ketika ada wacana petani tebu akan dibebani PPN 10 persen, dia langsung melapor ke Presiden Joko Widodo bahwa kebijakan seperti itu akan membuat petani merugi yang juga berarti sama juga negara yang rugi.

Sebagaimana diwartakan, bantuan subsidi seperti untuk penyebaran benih di dalam sektor pertanian masih sangat diperlukan dan tidak perlu dihapus karena bakal berdampak kepada program yang bertujuan menggalakkan kedaulatan pangan di tanah air.

“Bantuan subsidi benih ini masih dibutuhkan. Petani masih berharap terhadap subsidi ini,” terang Ketua Komisi IV DPR Edy Prabowo.

Sementara, Wakil Ketua Komisi IV DPR Herman Khaeron menyatakan, subsidi benih juga berperan penting seperti untuk penyangga program desa mandiri. Menurutnya, jika dikatakan alasan pencabutan subsidi karena penyaluran yang tidak terserap dengan baik, hal itu dinilai hanya persoalan mekanisme.

Lembaga Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) mengkritik mekanisme terkait wacana penunjukan langsung penyedia bantuan alat dan mesin pertanian karena dinilai rawan terjadi penyalahgunaan wewenang.

Baca Juga:  Mentan: Indonesia Siap Ekspor Jagung

“Penunjukan secara langsung hanya dapat dilakukan salah satunya apabila barang yang dibeli merupakan bagian dari penanganan keadaan darurat seperti bencana alam. Alsintan (alat dan mesin pertanian) jelas tidak memenuhi kriteria ini,” kata peneliti bidang Perdagangan CIPS Hizkia Respatiadi.

Menurutnya, jika dibiarkan, akan rawan terjadi penyalahgunaan wewenang yang dapat berujung pada pelanggaran hukum pada proses pengadaan barang dan jasa. Dia mengingatkan bahwa kegiatan pengadaan barang dan jasa pada instansi pemerintah harus selalu berpedoman pada peraturan dan ketentuan yang berlaku.

loading...
loading...