Pertanianku — Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melalui Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap bersama anggota Komisi IV DPR RI menyerahkan bantuan berupa 1.000 paket sembako yang berisi beras, minyak goreng, ikan sarden, mi instan, gula pasir, dan alat pelindung diri serta masker kepada nelayan di Nusa Tenggara Timur (NTT) yang terdampak Covid-19.

Penyerahan bantuan diberikan secara simbolis oleh Kepala PPN Pengambengan Andi Mannojengi. Bantuan tersebut diserahkan kepada nelayan yang terdampak Cvid-19. Plt. Dirjen Perikanan Tangkap memberikan sambutan yang dibacakan oleh Kepala PPN Pengambengan Andi Mannojengi, KKP mengapresiasi Komisi IV DPR RI yang ikut membantu dalam kegiatan bakti nelayan. Melalui kegiatan ini, diharapkan bantuan tersebut dapat membantu para nelayan.
“KKP juga terus mengawal dan bekerja sama dengan Kementerian Sosial agar bantuan sosial yang sedang disiapkan pemerintah benar-benar sampai ke masyarakat perikanan. KKP juga sudah mengusulkan kepada Kemenko Perekonomian dan Kementerian Keuangan untuk menambah bantuan stimulus usaha sektor kelautan dan perikanan,” jelas Andi seperti dikutip dari laman kkp.go.id.
Andi meminta kepada nelayan untuk tetap optimis mengahdapi situasi yang cukup sulit ini. Tetap terapkan protokol kesehatan yang lebih ketat selama melakukan aktivitas penangkapan ikan dan aktivitas lainnya untuk melindungi diri sendiri dan keluarga di rumah.
“Mohon selalu menerapkan aturan kesehatan dengan menggunakan masker, menjaga jarak aman dan melaksanakan kebiasaan mencuci tangan. Jangan lupa juga untuk meningkatkan kesadaran menjaga kebersihan kebaikan kita bersama. Baik di rumah, di atas kapal perikanan, di pelabuhan, dan di tempat lainnya,” imbau Andi.
Andi juga mengimbau untuk selalu rutin mengecek suhu tubuh secara berkala. Jika mengalami gejala sakit, segera berkoordinasi dengan pelabuhan perikanan, serta sediakan obat-obatan dan vitamin di atas kapal.
Roda perekonomian harus terus berjalan, pemerintah percaya para nelayan bisa menerapkan protokol kesehatan yang lebih ketat untuk menjaga perekonomian agar tetap bisa berjalan seperti biasa.