Pertanianku — Pada 2018 mendatang, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) berencana meningkatkan investasi kelautan dan perikanan. Selain itu, juga akan mengusahakan pengurangan kemiskinan nelayan dan masyarakat pesisir serta mengimplementasikan industrialisasi perikanan berkualitas. Namun, karena anggaran tidak memadai, KKP berusaha tingkatkan investasi kelautan dan perikanan.
“Memasuki tahun 2018 nanti, KKP mesti fokus menjaga program kelautan dan perikanan agar mencapai target RPJMN (Rencana Pemerintah Jangka Menengah Nasional),” kata Koordinator Nasional Destructive Fishing Watch (DFW) Indonesia, Moh. Abdi Suhufan melalui keterangan tertulis, Selasa (26/12).
Tema pembangunan 2018 yang dicanangkan pemerintah adalah “Memacu Investasi dan Infrastruktur untuk Pertumbuhan Pemerataan”. Akan tetapi, di balik rencana pembangunan kelautan dan perikanan justru terjadi penurunan alokasi anggaran KKP, yaitu sebesar 20,26 persen dalam APBN 2018 menjadi Rp7,28 triliun dari sebelumnya Rp9,13 triliun pada 2017.
“Menjadi ironi ketika momentum pembangunan kelautan dan perikanan membutuhkan banyak investasi untuk membangun infrastruktur, tapi di sisi lain alokasi belanja pemerintah untuk sektor ini justru menurun drastis,” ujar Abdi.
Sebelumnya, Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI) menegaskan bahwa subsidi untuk nelayan merupakan amanat dari konstitusi. Keputusan itu juga telah dijabarkan dalam beragam peraturan perundang-undangan.
“Merujuk pada tiga kebijakan nasional, yaitu UU Perikanan, UU Kelautan, dan UU Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan, dan Petambak Garam terdapat sedikitnya 24 bentuk tindakan kebijakan subsidi yang terkandung dalam pasal undang-undang tersebut,” jelas Ketua KNTI Martin Hadiwinata.
Dikatakannya, saat ini nelayan Indonesia masih membutuhkan dukungan pemerintah seperti untuk alat dan kapal penangkapan. Disamping itu, biaya operasional untuk melaut seperti subsidi BBM, skema permodalan dan asuransi untuk nelayan, serta kebijakan pembebasan pajak dan retribusi juga diperlukan.
Nelayan nusantara juga membutuhkan sarana dan prasana pendukung hasil tangkapan, serta bantuan pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan perikanan.
