Konsekuensi Pemecatan untuk Koruptor di Kementan


Pertanianku — Inspektur Jenderal Kementerian Pertanian Justan Riduan Siahaan menegaskan tidak ada ruang atau kompromi bagi koruptor di Kementerian Pertanian (Kementan). Ia mengatakan, konsukensi pemecatan berlaku bagi siapa pun yang mencoba bermain-main dengan anggaran.

konsukensi pemecatan
Foto: Google Image

“Tak akan kami beri ruang untuk oknum yang coba main-main. Bukan saja kami beri peringatan, tetapi dipecat,” ujar Justan dalam keterangan tertulis, Sabtu (5/1).

Menurut Justan, penegasan ini menyusul terbitnya enam surat perintah penyidikan (sprindik) dari Penyidik Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (JAM Pidsus), Kejaksaan Agung RI terkait dugaan penyimpangan pengadaan alat dan mesin pertanian (alsintan) tahun 2015, di antaranya roda empat, rice transplanter, seeding tray, dan pompa air.

Pada berbagai kesempatan sebelumnya, Mentan Andi Amran Sulaiman selalu menyampaikan Kementan melakukan upaya-upaya dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang bersih.

Hasilnya, Kementan di bawah kepemimpinan Amran berhasil meraih penghargaan sebagai Kementerian, Lembaga, dan Organisasi Pemerintah Daerah (KLOP) terbaik kategori Sistem Pengendalian Gratifikasi Terbaik dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dua tahun berturut turut (2017 dan 2018).

Pengelolaan administrasi keuangan yang akuntabel juga mengantarkan Kementan mendapat predikat WTP pertama dalam sejarah pada 2016 dan 2017 secara beruntun. Dengan demikian, penyalahgunaan anggaran dan korupsi dengan sistem pengadaan di LKPP e-katalog tidak mungkin dilakukan. Jadi, lelangnya bukan di Kementan, melainkan di Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah atau LKPP yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden Republik Indonesia.

Justan juga menambahkan, sesuai audit BPK terkait pengadaan alsin pertanian 2015 tersebut, ditunjukkan oleh tidak adanya temuan kerugian negara pada Audit PDTT BPK RI atas Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Belanja TA 2014, TA 2015, dan semester I Tahun 2016 pada Ditjen PSP yang dilakukan 2017.

Baca Juga:  Jelang Ramadhan, Petani Sukabumi Tanam Semangka dan Blewah

Sekadar diketahui, Kementan sudah menjalin kerja sama secara intens dengan KPK sejak 2015 lalu, dengan menempatkan satgas KPK di Kementan. Sejak saat itu, ancaman pemecatan demi pemecatan terus bergulir bagi oknum pegawainya yang bermain anggaran hingga penyalahgunaan wewenang.

“Kementan di bawah Amran Sulaiman sudah memecat dua eselon I yang terindikasi korupsi. Kementan juga mendukung penuh upaya penegakan hukum. Kami memberi apresiasi kepada jajaran Polri beserta Satgas Pangan. Kini lebih dari 497 kasus pangan diproses hukum,” tegas Justan.