NTT Berpotensi Jadi Ladang Garam


Pertanianku – Nusa Tenggara Timur (NTT) terpilih menjadi daerah untuk pengembangan produksi garam di tanah air. Kawasan NTT dinilai sangat cocok untuk menjadi ladang garam karena di daerah tersebut masih terdapat banyak lahan kosong yang belum dimanfaatkan.

Bahkan, rencana tersebut menjadi salah satu pembahasaan dalam rapat terbatas di Istana Negara belum lama ini.

“Bahas tentang garam, pengembangan garam industri di NTT, karena daerah yang panas sehingga cocok untuk pengembangan garam di sana,” ujar Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT) Frans Lebu Raya di Kompleks Istana Negara, Jakarta, belum lama ini seperti melansir Okezone (22/2).

Saat ini PN Garam tengah mengelola potensi garam pada daerah tersebut. Hanya saja, luas lahan yang digunakan masih cukup sempit, yaitu seluas 40 hektare (ha).

“Sekarang kerja sama dengan masyarakat setempat, petani garam, jadi sudah ratusan ha. Jadi intinya di PN Garam, tapi ada juga plasma-plasmanya yang sekarang sedang berjalan,” tuturnya.

Namun, jumlah ini masih dianggap belum mencukupi. Padahal, dibutuhkan luas lahan sekira 1.000 ha untuk dapat menghasilkan kebutuhan garam bagi industri.

Untuk itu, pemerintah akan memanfaatkan lahan kosong yang terdapat pada wilayah NTT. Menurut Frans, terdapat ribuan hektare luas lahan yang tidak dapat dimanfaatkan hingga saat ini. Di antaranya lahan di Kabupaten Kupang yang tidak digunakan selama puluhan tahun terakhir.

“Di Fores juga ada, ada lahan yang luas. Lain di Nagekeo, di Lembata juga ada, lahan seluas hampir 1.000 ha. Di Nagekeo memang tidak sampai 1.000 ha, hanya 700 ha. Karena perusahaan yang mau investasi ini tetap membutuhkan 1.000 ha jadi itu belum berjalan. Sehingga saya mengusulkan sebaiknya PN Garam memulai saja dengan luasan yang ada,” tambahnya.

Baca Juga:  Kunjungan Wisatawan Pulau Komodo Perlu Ditata Ulang

Diharapkan, lahan yang tak digunakan ini dapat segara dimanfaatkan. Hal ini pun sesuai dengan amanah Presiden Joko Widodo agar pembangunan berbagai proyek dan pengembangan industri dapat dipercepat.

“Pak Presiden minta itu segera diproses karena ada kaitan dengan lahan, hak guna yang dulu diberikan pada perusahaan tertentu, yang tidak melakukan aktivitas di atas lahan itu maka kami telah menyurati Menteri Agraria untuk menyurati itu sebagai tanah terlantar untuk kemudian diambil oleh negara,” tutupnya.

loading...
loading...