Pemasok Minyak Sawit Gunduli Hutan Indonesia Dua Kali Luas Singapura


Pertanianku — Lembaga swadaya masyarakat bidang lingkungan, Greenpeace International mengungkapkan, sejumlah perusahaan pemasok minyak sawit diduga menghancurkan area dengan luas hampir dua kali ukuran Singapura dalam kurun kurang dari 3 tahun.

minyak sawit
Foto: Shutterstock

Pasokan sawit memang masih digunakan untuk merek-merek raksasa dunia seperti Unilever, Nestle, Colgate-Palmolive, dan Mondelez. Greenpeace menilai, praktik deforestasi yang dilakukan oleh 25 produsen minyak sawit utama. Hasilnya, mereka menemukan grup industri tersebut diduga menggunduli lebih dari 130 ribu hektare (ha) hutan sejak akhir 2015 lalu.

Sebanyak 40 persen deforestasi 51.600 ha berada di Papua, yakni salah satu wilayah yang paling banyak memiliki keanekaragaman hayati di dunia dan belum tersentuh oleh industri minyak sawit.

Dalam laporan Greenpeace disebutkan, 12 merek yang memperoleh pasokan dari setidaknya 20 grup minyak sawit di antaranya Colgate-Palmolive, General Mills, Hershey, Kellogg’s, Kraft Heinz, L’Oreal, Mars, Mondelez, Nestle, Pepsico, Reckitt Benckiser, dan Unilever. Pedagang sawit terbesar di dunia, Wilmar International, membeli dari 18 pemasok di antara 25 grup minyak sawit tersebut.

“Greenpeace menilai investigasi ini menunjukkan kegagalan Wilmar untuk memutuskan hubungan dengan perusakan hutan,” ungkap Kiki Taufik, Kepala Kampanye Hutan Global Greenpeace Indonesia dalam keterangan tertulis, Rabu (19/9).

Pada 2013, Greenpeace mengungkapkan bahwa Wilmar dan pemasoknya bertanggung jawab atas deforestasi, penebangan ilegal, kebakaran di lahan gambut, dan pembukaan habitat harimau secara ekstensif. Pada tahun yang sama, Wilmar juga mengumumkan kebijakan No Deforestation, No Peat, No Exploitation. Kebijakan itu bisa diartikan kebijakan sebagai langkah usaha tanpa deforestasi, tanpa pembukaan gambut, dan tanpa eksploitasi.

Namun demikian, analisis Greenpeace menemukan kalau Wilmar masih mendapatkan minyak sawit dari kelompok-kelompok perusahaan yang menghancurkan hutan dan melakukan penyerobotan lahan dari komunitas lokal.

Baca Juga:  Mentan: Impor Jagung untuk Amankan Peternak Kecil

“Minyak sawit dapat diproduksi tanpa merusak hutan, tetapi investigasi kami menunjukkan perdagangan minyak sawit Wilmar masih terkontaminasi sepenuhnya dengan perusakan hutan,” ungkap Kiki.

Selain deforestasi, 25 kasus dalam laporan ini juga mencakup bukti eksploitasi dan konflik sosial, deforestasi ilegal, dan pembangunan tanpa izin. Terdapat pula pengembangan perkebunan di daerah-daerah yang dikategorikan untuk perlindungan, serta kebakaran hutan terkait dengan pembukaan lahan.

Sementara itu, pihak Wilmar International mengaku kecewa ketika dikonfirmasi mengenai tuduhan tersebut. Pasalnya, tuduhan diberikan Greenpeace tanpa meminta tanggapan kepada Wilmar.

“Greenpeace tidak pernah melakukan konfirmasi kepada Wilmar sebelum menerbitkan laporan terbarunya, sehingga kami tidak memiliki peluang untuk menggunakan hak jawab kami,” ungkap manajemen Wilmar International seperti dilansir CNN Indonesia.

Padahal, menurut pengakuannya, sejak 2013, perusahaan yang mengolah dan memperdagangkan minyak sawit dan laurik ini mengaku telah memiliki kebijakan No Deforestation, No Peat, No Exploitation Policy (NDPE Policy). Hal ini diberlakukan kepada seluruh pihak yang melakukan kerja sama dengan Wilmar, termasuk pihak pemasok ketiga atau yang melakukan joint ventures (JV).

Bantahan serupa juga disampaikan manajemen Nestlé S.A. yang mengatakan persoalan deforestasi memang harus diselesaikan dengan melibatkan langsung seluruh pihak. Khususnya rantai pasok dan pembangunan kapasitas di sepanjang rantai pasok.

Manajemen Nestlé menegaskan, pihaknya selalu mendorong perusahaan pemasok minyak kelapa sawit yang menjadi mitranya untuk dapat memenuhi responsible sourcing standard.

“Apabila kami menemukan adanya ketidakpatuhan yang dilakukan pemasok kami, maka kami akan mengambil tindakan, termasuk kemungkinan pengakhiran kerja sama bisnis kami,” tegasnya.