Pencanangan Larangan Tangkap Ikan dengan Alat, Para Nelayan Khawatir


Pertanianku – Saat ini pemerintah mencanangkan larangan tangkap ikan dengan menggunakan alat. Hal ini telah diatur dalam undang-undah tentang Pemberlakuan Permen Nomor 2/PERMEN-KP/2015 tentang Larangan Penggunaan Alat Penangkapan Ikan Pukat Hela (trawls) dan Pukat Tarik (seine nets). Namun, hal ini bisa mengancam penurunan produksi ikan nelayan karena banyak nelayan yang belum bisa mengganti alat tangkap.

pencanangan-larangan-tangkap-ikan-dengan-alat-para-nelayan-khawatir

“Produksi ikan akan menurun karena nelayan berhenti beroperasi,” tutur anggota Komisi IV DPR RI dapil Indramayu dan Cirebon, Ono Surono, seperti dikutip dari Republika (29/11).

Ono mengungkapkan penurunan produksi ikan tersebut nilainya bisa mencapai puluhan triliun rupiah. Selain di Jabar, daerah lain yang nelayannya banyak menggunakan alat tangkap yang dilarang pemerintah di antaranya Jateng, Jatim, Kalbar, Lampung, dan Sulawesi Selatan.

Tak hanya menurunkan produksi ikan, pemberlakuan permen tersebut pada Januari 2017 yang akan datang juga akan menimbulkan kemiskinan baru di kalangan nelayan. Pasalnya, akan banyak nelayan yang kehilangan sumber penghasilannya.

Selain itu, 15 pabrik ikan olahan yang tersebar di beberapa daerah juga akan terancam tutup. Pabrik itu selama ini menggunakan bahan baku ikan yang ditangkap oleh nelayan yang menggunakan alat tangkap yang dilarang Permen KKP 2/2015.

Untuk mengatasi masalah tersebut, Ono meminta agar pemerintah mengganti seluruh alat tangkap nelayan yang tak ramah lingkungan. Pada 2016 ini, pemerintah hanya mampu mengganti 4.000 alat tangkap seluruh Indonesia untuk kapal kurang dari 10 GT. Itupun belum semua terealisasi karena masih dalam proses pendataan.

Jumlah kapal yang menggunakan alat tangkap tak ramah lingkungan di seluruh Indonesia yang ukurannya kurang dari 10 GT ada sekitar 34 ribu unit. Dengan demikian, banyak nelayan yang tidak memperoleh penggantian alat tangkap tak ramah lingkungan secara gratis dari pemerintah.

Baca Juga:  Terulang Lagi, Hiu Paus Terjerat Jaring Nelayang

Ono mencontohkan, di Kabupaten Indramayu, terdapat sekitar 1.800 alat tangkap tak ramah lingkungan. Namun, pemerintah hanya memberikan bantuan penggantian alat tangkap sebanyak 519 unit.

Di Cirebon, Ono menyebutkan ada sekitar 4.200 unit kapal yang menggunakan alat tangkap tak ramah lingkungan. Namun, dari jumlah itu, tidak seluruhnya yang diberi bantuan penggantian alat tangkap tersebut. “Itu bisa menimbulkan konflik di kalangan nelayan,” ujar Ono.

Sementara itu, untuk kapal di atas 10 GT yang menggunakan alat tangkap tak ramah lingkungan, lanjut Ono, belum tentu bisa memperoleh pinjaman dengan mudah dari perbankan. Walaupun pinjaman itu didapatkan, nelayan tetap membutuhkan waktu selama tiga sampai enam bulan untuk bisa beralih menggunakan alat tangkap baru.

“Jadi selama pemerintah belum bisa mengganti seluruh alat tangkap tak ramah lingkungan secara total, maka penerapan Permen KKP Nomor 2/2015 sebaiknya diperpanjang lagi,” papar Ono.

loading...
loading...