Pertanianku — Program pengentasan daerah rawan pangan merupakan salah satu program yang prioritas Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo pada 100 hari pertamanya di Kabinet Indonesia Maju 2019—2024. Mentan berkoordinasi dengan beberapa Kepala Dinas Ketahanan Pangan Provinsi se-Indonesia untuk membahas langkah strategis dari program tersebut.
“Kalian (kepala dinas, red) harus sama saya, kita hadapi bersama-sama. Saya katakan ini dengan serius. Oleh karena itu, saya butuh kalian. Jadi, buat rencanamu dengan baik terutama pada daerah yang rentan pangan. Tahun ini kita fokuskan pada program agar tidak ada kerentanan dan tidak ada kerawanan pangan,” tutur Syahrul Yasin Limpo yang dimuat pada laman Kementerian Pertanian Republik Indonesia dalam rapat Pemantapan Koordinasi dan Pelaksanaan Kegiatan Badan Ketahanan Pangan (BKP) yang berlangsung di Gedung E Kampus Kementerian Pertanian, Kamis, 14 November 2019.
Syahrul menegaskan bahwa di setiap provinsi terdapat 22 juta jiwa yang telah dilaporkan rawan pangan. Masalah tersebut harus mendapatkan perhatian khusus dari setiap provinsi untuk mendapatkan solusi sehingga ketersediaan pangan dapat tercukupi dengan baik.
Untuk mencukupi ketersediaan pangan di setiap provinsi dapat dilakukan dengan cara mengoptimalkan potensi sumder daya pertanian yang ada di setiap provinsi. Pengoptimalan dapat dilakukan dari sisi produksi ataupun kualitas produk tani yang memiliki nilai gizi tinggi.
Langkah untuk menyelesaikan masalah rawan pangan dapat dilakukan melalui beberapa tahap. Tahap akhir dari program ini adalah menentukan tujuan atau ending yang jelas sehingga hasil output dari porgram ini sesuai dengan visi dan misi, yaitu pembangunan pertanian.
Di hadapan Kepala Dinas Ketahanan Pangan 34 provinsi, Menteri Pertanian mengatakan bahwa untuk mendapatkan kepercayaan atas apa yang telah atau sedang dikerjakannya, Kepala Dinas harus mengedepankan trust dan loyalty.
Untuk menyukseskan program rawan pangan juga harus dilakukan dengan sinergitas pertanian oleh berbagai pihak. Pasalnya, Indonesia sudah mempunyai modal yang kuat dalam bidang teknologi pertanian. Dengan teknologi yang sudah canggih, diharapkan dapat membantu masyarakat Indonesia yang merupakan sebagai masyarakat agraris.
Menteri Pertanian pun berharap agar pembagian dana desa dapat berkontribusi untuk membangun pertanian.
Kementerian Pertanian akan memberlakukan sistem Komando Strategi Pertanian (Kostrat Tani) sebagai wadah untuk menyukseskan program rawan pangan. Kostrat Tani ini nantinya berfungsi untuk menurunkan kendali pertanian dari pusat hingga ke bagian terkecil, yaitu desa.
