Pertanianku — Peta lahan pertanian dengan skala 1:50.000 kini telah tersedia dalam jaringan (daring/online) untuk seluruh kabupaten dan kota di Indonesia. Peta online tersebut tersedia melalui laman www.sisultan.litbang.pertanian.go.id.
“Kini dengan perkembangan teknologi, informasi peta tersebut dapat diakses internet,” kata Kepala Balai Besar Litbang Sumberdaya Lahan Pertanian (BBSDLP) Dedi Nursyamsi, di Jakarta, Minggu (15/4/2018).
Pihaknya mengembangkan peta yang diberi nama sisultan sejak 2013 dengan pembaharuan yang terus dilakukan dan telah dirilis ke publik sejak 2016. Dedi menjelaskan, sisultan merupakan media untuk menyajikan informasi geospasial pertanian ke masyarakat.
“Proses penelusuran informasi lahan dan pengelolaannya dapat cepat, murah, mudah dan diakses,” ujarnya. “Tahun ini semua informasi lahan di semua kabupaten sudah dapat diakses,” tambah Dedi. Menurutnya, tantangan terbesar pada upaya ini adalah merangkum dan mengharmoniskan data peta yang ada.
Menurut Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Boalemo Nurdin, aplikasi seperti ini sangat diperlukan di daerah.
“Kami tak perlu lagi datang ke perpustakaan Litbang atau minta dicetak peta hingga berlembar-lembar,” kata Nurdin yang juga dosen Universitas Negeri Gorontalo.
Ia menilai, sisultan merupakan bukti keseriusan Balitbangtan dalam mengembangkan aplikasi lahan untuk rakyat telah dibuktikan dengan membangun Laboratorium Informasi Geospasial dan Analisis Sistem (IGAS) yang berlokasi di Bogor.
Laboratorium itu mempunyai 3 divisi yang di antaranya terdapat divisi informasi geospasial untuk membuat peta-peta tematik pertanian, divisi analisis sistem untuk simulasi dan pemodelan. Terakhir, divisi sistem informasi yang mengembangkan aplikasi untuk percepatan penyajian informasi ke masyarakat.
Indonesia tercatat membutuhkan lahan baru seluas 14 juta hektare untuk mewujudkan cita-cita menjadi lumbung pangan dunia pada 2045 mendatang. Lahan tersebut berupa lahan kering dan lahan rawa yang harus dioptimalkan untuk mencapai kedaulatan pangan seperti yang diamanatkan Program Nawacita oleh Presiden Joko Widodo.
Namun demikian, pada praktiknya kebutuhan dan sebaran lokasi lahan tersebut selama ini sulit ditentukan secara pasti oleh pengambil kebijakan di pusat dan daerah karena ketiadaan peta-peta lahan pertanian.
