Polemik Impor Beras yang Tak Berujung


PertaniankuPolemik impor beras terulang kembali. Kali ini, pemicunya adalah penerbitan izin impor beras oleh Kementerian Perdagangan (Kemendag) melawan keyakinan Kementerian Pertanian (Kementan) dan Perum Bulog yang menyatakan pasokan beras nasional mencukupi.

Polemik impor beras
Foto: Google Image

Secara teori, suatu negara melakukan impor saat produksinya tidak menutup kebutuhan. Sebab tanpa impor, di tengah permintaan yang melebihi pasokan, akan membuat harga melambung tinggi. Karenanya, peran data yang menggambarkan pasokan dan permintaan menjadi kunci bukan?

Sayangnya, Guru Besar Institut Pertanian Bogor (IPB) Dwi Andreas Santosa menyebut, selama ini data produksi beras di Indonesia diperoleh dengan metode pandangan mata. Petugas Dinas Pertanian masing-masing daerah akan datang ke sawah, lalu mencatat luas tanam dan luas panen di petak sawah tersebut.

“Jadi, pandangan mata. Kira-kira. Kemudian, data dilaporkan berjenjang dari petugas di tingkat bawah, tengah, sampai ke atas,” ujarnya seperti dilansir CNN Indonesia, Rabu (19/9).

Setelah itu, lanjut Dwi, produktivitasnya dihitung dengan metode ‘ubinan.’ Caranya, petugas akan menghitung produksi padi saat panen dari satu petak berukuran 2,5 meter dikali 2,5 meter pada satu lahan.

“Setelah padi diambil, padi ditimbang dan dikonversi menjadi produksi Gabah Kering Panen per hektare (ha) dan dikonversi lebih lanjut menjadi Gabah Kering Giling,” jelasnya.

Padahal Dwi menilai, teknik ini memiliki banyak kelemahan. Pertama, metode pandangan mata yang bergantung dari kondisi petugas saat melakukan survei. Kedua, pengumpulan data berjenjang dari tingkat terbawah hingga ke atas (Kementerian) berisiko menimbulkan moral hazard.

“Misal, katakan satu desa ingin mendapatkan bantuan, maka data produksinya dibikin bagus, meski sebetulnya hanya di atas kertas saja,” katanya.

Tak hanya itu, metode ubinan juga memiliki kelemahan. Pasalnya, jarak tanam padi dan tingkat kemiringannya berbeda dalam satu lahan. Idealnya, hasil panen ditimbang.

Baca Juga:  Para Petani Pala Harus Maksimalkan Izin dari Pemerintah

Sebetulnya menurut Dwi, harga jual beras di Indonesia cukup bagus mengacu Margin Perdagangan dan Pengangkutan (MPP) yang dilansir Badan Pusat Statistik (BPS), yakni 10,47 persen pada periode 2014—2016.

“Artinya keuntungan yang didapat dari perantara hanya 10,47 persen dari harga jual,” terang dia.

Kendati demikian, harus diakui, harga beras dalam negeri masih melampaui harga di Thailand dan Vietnam. Maklumlah, persoalan beras nasional tak hanya terkait data pasokan dan permintaan yang tak akurat, tetapi juga rantai distribusi yang panjang.

Belum lagi, kehadiran Satuan Tugas (Satgas) Pangan yang dinilainya semakin membuat runyam tata niaga beras. Satgas Pangan disebut menggunakan asumsi produksi beras yang keliru.  Ujung-ujungnya, harga beras melesat, baik karena rantai distribusi yang panjang maupun dugaan mafia beras. Jangan heran, margin yang diperoleh perantara dari harga jual kian menggiurkan, yaitu mencapai 26,1 persen pada tahun lalu.

Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Rusli Abdullah bilang Kementan boleh saja mengklaim produksi beras surplus. Namun, kenyataan di lapangan berbeda, seperti harga beras tinggi dan menipisnya cadangan beras di gudang Bulog. Jangan heran, validitas data Kementan terus dipertanyakan.

BPS menyadari bahwa data beras di Indonesia perlu perbaikan. Oleh karena itu, sejak 2015 lalu, BPS tak lagi merilis data produksi beras. Sebagai gantinya, BPS menggandeng Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) untuk melakukan estimasi yang lebih objektif.