Presiden Jokowi Minta Produksi Bahan Pangan Ditingkatkan dan Dipercepat

Pertanianku — Ancaman krisis pangan dunia sudah di depan mata sehingga banyak negara yang tengah bersiap-siap untuk mencegah ancaman tersebut menjadi kenyataan. Presiden Jokwi meminta jajaran pemerintahan untuk meningkatkan produksi pangan dalam waktu dekat ini. Ketersediaan bahan pangan lokal dinilai mampu mengurangi ketergantungan terhadap produk impor. Itu sebabnya presiden menyerukan untuk memanfaatkan lahan-lahan tidur.

krisis pangan
foto: Pixabay

Pesan tersebut disampaikan Presiden Jokowi ketika memulai sidang paripurna Kabinet Indonesia Maju di Kantor Kepresidenan, Kompleks Istana Merdeka, (20/6). Pada kesempatan tersebut, Presiden menekankan Indonesia masih punya harapan untuk memacu produksi pangan dengan tanaman-tanaman pangan semusim.

“Misalnya, tanam jagung yang hanya tiga bulan sampai 100 hari, tanam padi juga hanya butuh empat bulan, menanam kedelai untuk mengurangi impor kita juga butuh waktu tiga bulan sampai 100 hari. Selain lahan luas, petani juga banyak sekali. Termasuk yang di laut juga sama, potensinya sangat besar,” tutur Presiden Jokowi seperti dilansir dari laman Indonesia.go.id.

Presiden mengatakan, lahan-lahan yang sudah mendapatkan hak guna usaha (HGU) masih banyak yang terlantar. Oleh karena itu, presiden meminta lahan-lahan tersebut digunakan untuk menggenjot produksi pangan nasional.

Dalam situasi di ambang kritis, bila Indonesia mampu memproduksi bahan pangan dalam jangka pendek, negara bisa berdikari di bidang pangan dan memiliki potensi untuk ekspor. Dengan begitu, ancaman di depan mata bisa menjadi peluang.

Seperti halnya kondisi surplus beras yang saat ini dialami Indonesia. Banyak negara yang sudah mengetahui Indonesia surplus beras sehingga ada yang mengajukan permintaan impor.

“Beras, ada yang minta 100.000 per bulan, ada yang minta 2,5 juta ton untuk satu tahun. Saya kira ini akan berpotensi dapat meningkatkan cadangan devisa kita,” papar Jokowi.

Baca Juga:  Manfaat Infused Water untuk Kesehatan

Program percepatan peningkatan produksi pangan bisa dilakukan oleh petani, korporasi, atau BUMN. Jenis tanaman yang diproduksi dapat disesuaikan dengan kondisi daerah masing-masing. Skema produksi yang akan digunakan dapat dirancang dengan saksama dan Presiden Jokowi menyerukan untuk memastikan ada pihak yang menjadi penjamin. Pihak tersebut berfungsi untuk memastikan produk tani terserap dengan sempurna oleh pasar. Penjamin tersebut adalah BUMN, seperti Perum Bulog atau PT Rajawali Nusantara Indonesia (RNI).

“Jadi petani produksi dan yang membeli juga ada. Jangan sampai petaninya produksi banyak, Bulog tidak ambil, RNI tidak ambil. Ini mekanismenya harus cepat diputuskan dan kemarin kita sampaikan dengan Menteri BUMN segera siapa, produknya apa, pembiayaannya seperti apa,” terang Presiden.