Pertanianku — Kini, pasokan atau produksi kelapa sawit sudah sangat melimpah dan memiliki sejumlah permasalahan di Uni Eropa. Oleh karena itu, Presiden Jokowi sarankan tanam durian ketimbang sawit kepada para petani. Hal tersebut ia sampaikan kepada para pengurus Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) di Istana Negara, Jakarta, Selasa 19 Maret 2019.
“Apakah nggak ada komoditas lain? Yang masih memiliki pasar yang lebih baik. Sawit, maaf ya, sudah gede banget kita ini,” ujar Jokowi.
Jokowi membeberkan, lahan sawit di Indonesia saat ini mencapai 14 juta hektare dan produksi per tahun mencapai 46 juta ton. “Ingat 14 juta hektare kenapa enggak misalnya lahan yang besar itu pada tanam durian. Dikelola dalam jumlah yang besar, manajemen yang baik,” usulnya.
Ia menyebut, Tiongkok meminta suplai durian dari Malaysia dan pasokannya pun masih kurang. Padahal, menurut Jokowi, Indonesia memiliki jenis durian yang lebih bagus. “Kita ada durian kuning ada, durian item ada, durian merah ada, saya lihat semuanya. Durian macam-macam saya lihat semuanya, tapi tidak terkelola dalam sebuah manajemen yang bagus,” ujarnya.
Sawit harus masuk ke hilirisasi
Jokowi memiliki beberapa alasan utama menyarankan para petani untuk berpikir dua kali sebelum menanam kelapa sawit. Pertama, karena produksi kelapa sawit yang sudah terlampau signifikan.
“Kalau sawit saya sarankan masuk ke hilirisasi. Tanamannya sudah 14 juta (hektare), produksi 46 juta ton setahun. Kalau dinaikkan dalam truk, itu 11 juta truk. Bayangkan,” ungkap Jokowi. “Mengelola barang 46 juta ton bukan perkara gampang,” tambahnya.
Kedua, terkait dengan langkah Komisi Uni Eropa yang saat ini merancang aturan untuk menghapus secara bertahap penggunaan bahan bakar nabati/BBN (biofuel) berbasis minyak sawit mentah (crude palm oil/CPO) hingga 2030.
Bila aturan itu disetujui oleh parlemen Uni Eropa, keputusan tersebut akan menjadi malapetaka bagi Indonesia selaku salah satu produsen kelapa sawit terbesar di dunia. Tentu, hal ini bukan kabar baik bagi para petani sawit.
Ketiga, adalah keputusan India yang mengenakan tarif bea masuk sebesar 40 persen terhadap produk CPO Indonesia. Pungutan untuk minyak kelapa sawit olahan dipangkas dari sebelumnya 54 persen menjadi 50 persen atau lebih tinggi daripada CPO Malaysia sebesar 45 persen.
“Ini ada masalah dengan EU belum rampung. Ada lagi dengan India belum rampung juga, terkena tarif bea masuk,” katanya.
