Pro Kontra Soal Larangan Penggunaan Cantrang


Pertanianku — Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) sedang membahas solusi dari larangan penggunaan cantrang bagi nelayan di perairan Indonesia. Larangan penggunaan cantrang ini banyak dikeluhkan karena dianggap menyulitkan nelayan untuk menangkap ikan dalam jumlah besar.

Larangan penggunaan cantrang
Foto: Google Image

“Ibu Menteri (KKP) sudah monitor soal ini,” kata Kepala Biro Kerja Sama dan Humas KKP Lily Aprilya Pregiwati, dikutip dari Kompas, Selasa (17/1/2018).

Sesuai dengan Peraturan Menteri (Permen) Kelautan dan Perikanan No 2/2015 tentang Larangan Penggunaan API Pukat Hela (Trawl) dan Pukat Tarik (Seine Nets) dan Permen Kelautan dan Perikanan Nomor 71/2016 tentang Jalur Penangkapan Ikan dan Penempatan Alat Penangkapan Ikan, penggunaan alat tangkap tidak ramah lingkungan, yaitu pukat hela, pukat tarik, termasuk cantrang tidak diperbolehkan terhitung sejak 1 Januari 2018.

Data Aliansi Nelayan Indonesia (ANI) menyebutkan bahwa dampak dari pelarangan cantrang ini, yaitu sebanyak 600 kapal cantrang atau 80 persen dari keseluruhan kapal di wilayah Tegal berhenti beroperasi. Selain itu, terdapat 12 ribu Anak Buah Kapal (ABK) dan nelayan cantrang di wilayah tersebut kehilangan pekerjaan dan berdampak pada 48 ribu orang keluarga nelayan.

Masalah larangan penggunaan cantrang ini kembali mengemuka saat Presiden Jokowi melaksanakan kunjungan kerja ke Jawa Tengah, Senin (15/1/2018). Saat itu, Jokowi bertemu dengan 16 nelayan yang menjadi perwakilan nelayan Jawa Tengah yang berasal dari Tegal, Batang, Pati, dan Rembang.

“Kita carikan solusi agar nelayan ini juga bisa melaut dengan baik. Tapi juga dari sisi penggunaan alat-alat yang berdampak tidak baik bagi lingkungan itu juga tidak (merusak),” tutur Jokowi kala itu.

Para nelayan meminta agar kajian mengenai baik buruknya penggunaan cantrang bisa melibatkan ahli. Selama kajian atau uji petik berlangsung, nelayan juga mengusulkan penggunaan cantrang dilegalkan terlebih dahulu untuk sementara waktu.

Baca Juga:  Harga Hewan Kurban di Sukabumi Naik Menjelang Idul Adha

Menanggapi hal tersebut, Jokowi memastikan pemerintah akan menaungi dan terus mengupayakan kesejahteraan para nelayan.

loading...
loading...