Pertanianku — Menteri Pertanian menegaskan untuk membangun pertanian dari kecamatan membutuhkan peran dari Balai Penyuluh Pertanian (BPP) yang ada di kecamatan. Syahrul Yasin Limpo sebagai Menteri Pertanian mengusulkan untuk mengaktifkan kembali fungsi BPP agar program yang dicanangkan dapat berjalan lebih optimal.
Wakil Menteri Pertanian periode 2009—2014, Rusman Heriawan, juga menyetujui rencana yang diajukan oleh Syahrul Yasin Limpo. BPP memang sangat dibutuhkan, tetapi harus melalui proses revitalisasi terutama dalam program kinerja.
“Mengapa? Ini terkait era digital. Jadi, masyarakat saat ini kebanyakan sudah melek teknologi (internet), makanya disebut dengan masyarakat digital. Sehingga diperlukan penyuluhan BPP yang kinerjanya mengacu kepada digitalisasi,” ungkapnya.
Begitu juga dengan mantan Wakil Menteri Pertanian lainnya, Bayu Krisnamurthi, juga beranggapan bahwa membangun pertanian dari kecamatan pada dasarnya mudah, tidak mustahil untuk dilakukan. Terlebih, dengan pesatnya teknologi yang sudah berkembang, para petani dapat memanfaatkan saran tersebut untuk memajukan pertanian di berbagai sektor.
“Yang paling penting dalam pengembangan pertanian di kecamatan adalah petani punya tempat untuk bertanya dan punya tempat berbagi satu dengan yang lain. Nah, pendekatan melalui penyuluhan bisa diterapkan ke petani di setiap kecamatan,” ungkap Bayu.
Bayu menuturkan bahwa untuk membangun pertanian dari kecamatan memang diperlukan revitalisasi penyuluhan secara menyeluruh dimulai dari kelembagaan yang menjadi wadah para petani. Akar lembaga yang menaungi para petani harus mempunyai akar yang kuat.
Selain menjadi wadah, BPP juga akan menjadi pusat data dan informasi pertanian di kecamatan, pusat pembelajaran, pusat konsultasi agribisnis dan pusat pengembangan kemitraan usaha tani. Hal ini akan menjadi lebih efektif dalam membangun pertanian dari desa.
Peran BPP yang cukup vital untuk memajukan pertanian membuat banyak pihak sepakat untuk segera melaksanakan revitalisasi. Pasalnya, BPP harus mampu mengoordinasikan, mensinergikan, dan menyelaraskan kegiatan pembangunan tingkat kecamatan dengan para stakeholder.
Pada 2020, Kepala Pusat Penyuluhan Pertanian, Leli Nuryati menuturkan bahwa di setiap BPP akan disediakan fasilitas dan sarana pendukung untuk para penyuluh untuk melakukan pelayanan secara online.
“Karena kita sudah memiliki cyber extention dan harus diberdayakan dengan modal penyuluhan terkini,” ujar Leli.
