Ternyata Ini Alasan Pajak 10 Persen Beratkan Petani Tebu


Pertanianku – Belum lama ini pemerintah menetapkan pajak 10 persen bagi petani tebu. Hal ini tentu saja sangat memberatkan para petani tebu. Untuk itu, Forum Komunikasi Dewan Komoditas Perkebunan (FKDKP) mendesak pemerintah menghapus pajak pertambahan nilai (PPN) sepuluh persen tidak hanya pada tebu saja, tetapi juga dengan komoditas perkebunan lainnya. Ketua Umum FKDKP, Aziz Pane mengungkapkan, PPN untuk komoditas perkebunan jelas-jelas memberatkan petani rakyat.

Aziz menjelaskan, secara teori memang PPN tersebut tidak akan memberatkan petani karena menurut aturan PMK No. 197 Tahun 2013 adanya pengecualian untuk petani yang bisa tidak terkena pajak. Dalam aturan tersebut, petani kecil yang omzetnya tidak melebihi Rp4,8 miliar setahun tidak wajib dikenakan PPN.

Namun, menurut Aziz, ada alasan lain mengapa PPN tersebut sebenarnya tetap memberatkan petani. “Pada praktiknya para pedagang atau pengumpul itu ‘kan umumnya membebankan pungutan PPN sepuluh persen ini kepada para petani dengan mengurangi harga beli mereka,” kata Aziz baru-baru ini, seperti mengutip Republika (20/7).

Namun, pada akhirnya, ungkap Aziz, para petani rakyat tetap menjadi korban meski omzetnya masih di bawah Rp4,8 miliar per tahunnya. Tak hanya itu, PPN juga menjadi beban tambahan bagi industri pengolahan komoditas primer.

Beban tersebut muncul karena industri harus menyediakan modal kerja sepuluh persen lebih besar dari biasanya. “Ini jadi berakibat adanya pengeluaran tambahan berupa beban bunga karena umumnya modal kerja itu berasal dari kredit bank,” tambahnya.

Selain itu, Ketua Gapkindo Moenarji Soedargo mengatakan hasil proses pengelolaan atas komoditas perkebunan itu sebagian besar untuk diekspor dengan PPN nol persen. Dia menuturkan hal itu menyebabkan setiap bulannya akan terjadi PPN lebih yang tertahan di negara berbulan-bulan.

Baca Juga:  Pertanian Berbasis Teknologi Mampu Dongkrak Swasembada pangan

“Ini ‘kan menyebabkan industri juga harus menyediakan ekstra modal kerja lagi agar kapasitas tidak menurun dan pada akhirnya harus membayar ekstra beban bunga yang lebih besar lagi,” tutur Moenarji.

loading...
loading...