Ternyata Ini Penyebab Daya Beli Petani Lemah


Pertanianku – Sektor pertanian merupakan salah satu motor penggerak perekonomian suatu negara. Untuk itu, pemerintah kini terus mendorong sektor pertanian agar semakin berkembang maju.

Foto: pixabay

Terlebih lagi, perekonomian masyarakat di sebagian besar yang terjadi di Pulau Jawa kurang dikelola dengan baik oleh pemerintah daerah setempat. Inilah yang menjadi salah satu faktor kendalanya.

Meskipun begitu, masih saja terdapat kendala, yakni daya beli petani yang masih lemah. Padahal, peningkatan kesejahteraan petani sangat berkorelasi dengan pertumbuhan sektor perekonomian lain dan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pemberlakuan impor pangan yang dijalankan pemerintah selama satu dasawarsa ditengarai melemahkan petani.

“Kendala pembangunan pertanian datang dari kebijakan pemerintah itu sendiri, yaitu impor pangan. Walaupun, Indonesia mampu mewujudkan swasembada pangan pada 1984 tetapi pasca itu swasembada tidak terjadi,” terang peneliti ReIde Indonesia, Riyanda Barmawi, belum lama ini.

Jika dilihat dari data yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) per Agustus 2017, Indonesia masih mengimpor di berbagai komoditas. Antara lain, beras, tepung terigu, gula pasir, daging jenis lembu, garam, mentega, minyak goreng, bawang putih, lada, kentang, cabe kering, dan telur unggas.

Sebagai gambaran, dari 2010—2013, kegiatan impor beras terus tumbuh 482,6%. Berikutnya, impor kedelai naik berturut-turut 57%. Peningkatan impor bawang merah dan cabai merah masing-masing 99,8% dan 141%.

Menurut Riyanda, rezim perdagangan World Trade Organization (WTO) yang berlaku sekarang ini membuat sebuah negara sulit menerapkan persyaratan ketat terhadap produk impor. Oleh karena itu, lanjut dia, pemerintah harus memberlakukan standar sama antara produk pangan impor dan lokal. Jika tidak, negara lain bisa menggugat lewat forum WTO.

Supaya produk pangan lokal dapat terlindungi, menurutnya, pemerintah dapat memaksimalkan Otoritas Kompetensi Keamanan Pangan Daerah (OKKPD) sebagai kepanjangan tangan Otoritas Kompetensi Keamanan Pangan Pusat (OKKPP). Lembaga ini menerbitkan sertifikasi prima yang terdiri atas sertifikasi prima 1, 2, dan 3. Program ini bersifat sukarela yang berjalan mulai 2009.

Baca Juga:  Teknologi Ini Memudahkan Petani Tebar Pupuk, Seperti Apa Ya?

“Semestinya, kelompok petani memanfaatkan sertifikasi ini untuk meningkatkan nilai jual produknya. Hingga tahun ini, baru 39 produk pangan dan hortikultura memperoleh sertifikasi,” tuturnya.

Ditambahkannya, sertifikasi ini dapat dipakai untuk melindungi hasil pertanian lokal dari produk impor. Caranya, setiap produk pangan dan hortikultura dari negara lain wajib memiliki sertifikat Prima untuk diterima pasar domestik.

loading...
loading...