Walhi Aksi Tolak Pembangunan Pembangkit Listrik Batu Bara di COP-23


Pertanianku — Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) bergabung dengan Friend of The Earth melakukan aksi penolakan investasi Jepang. Aksi tersebut ditujukan atas pembangunan pembangkit listrik batu bara di Zona Bula Konferensi Perubahan Iklim (Conference of Parties/COP) 23.

pembangkit listrik batu bara
Google Image

Direktur Eksekutif Nasional Walhi, Nur Hidayati mengungkapkan bahwa Pemerintah Jepang dan Japan Bank for International Cooperation (JBIC) sedang mencoba untuk segera mengucurkan pinjaman.

Pinjaman itu untuk membangun dua Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Cirebon 1.000 MW yang dikenal dengan Cirebon 2, di Jawa Barat. Ia menyampaikan, masyarakat lokal khawatir dengan hilangnya mata pencaharian dan dampak kesehatan atas polusi yang bisa dikeluarkan pembangkit listrik dari batu bara tersebut.

Masyarakat telah mengajukan tuntutan administratif kepada pemerintah daerah pada Desember 2016 lalu. Tujuannya, meminta pembatalan izin lingkungan. PTUN kabupaten tersebut memutuskan pembatalan izin untuk Cirebon 2 pada 19 April 2017 karena tidak sesuai dengan tata ruang wilayah.

Putusan tersebut telah bersifat tetap. Sebab, Pengadilan Tinggi Jakarta mengumumkan untuk mencabut proses banding pada 16 Agustus 2017 setelah pemerintah daerah mencabut permohonan banding. Karena putusan tersebut, ia mengatakan proyek menjadi melanggar hukum dan melanggar Panduan JBIC.

Panduan tersebut, yaitu untuk Pedoman Pertimbangan Lingkungan dan Sosial (Pedoman). Di dalamnya berisi tentang mewajibkan kepatuhan terhadap hukum lingkungan dari negara dan pemerintah daerah yang bersangkutan. Selain itu, memuat penyerahan sertifikat izin lingkungan yang dikeluarkan oleh pemerintah yang menjadi tempat investasi, dalam hal ini Indonesia.

“Jadi, JBIC belum mencairkan pinjaman sejauh ini, sementara JBIC mengakhiri perjanjian pinjaman pada 18 April 2017, hanya satu hari sebelum putusan pengadilan tersebut,” tambah Nur.

Namun demikian, telah ditemukan bahwa perusahaan memperoleh izin lingkungan baru. Berdasarkan adendum izin lingkungan yang dicabut, dari pemerintah daerah pada 17 Juli 2017.

Baca Juga:  Pemerintah Kabupaten Sambas Kenalkan Tiga Jeruk Lokal

Nur mengatakan, masyarakat siap mengajukan gugatan hukum baru terhadap izin lingkungan baru yang dikeluarkan oleh pemerintah pada November 2017. Sebab, JBIC dan bank-bank lain tampaknya siap mengucurkan pinjaman untuk Cirebon 2 dalam beberapa minggu ini.

“JBIC tidak boleh mencairkan pinjaman untuk Cirebon 2 sebelum putusan pengadilan terhadap gugatan baru, menghormati hak masyarakat lokal, dan keputusan pengadilan dan negara Indonesia, serta pedoman lingkungan dan sosial JBIC sendiri,” pungkasnya.

loading...
loading...