Pertanianku — Menurut Organisasi Pangan dan Pertanian (FAO) Indonesia menempati urutan pertama sebagai negara produksi kelapa terbesar di dunia dengan rata-rata produksi 18,04 juta ton kelapa. Oleh karena itu, ekspor kelapa mampu berkontribusi terhadap peningkatan output, pendapatan, dan tenaga kerja.
Kelapa menjadi komoditas unggulan setelah sawit, nilai ekonominya bisa mencapai Rp30 triliun. Itu sebabnya pemerintah terus mendorong perkembangan produk turunannya agar mampu berorientasi ekspor.
“Industri hilir kelapa yang memiliki produk turunan yang sangat beragam perlu untuk terus kita kembangkan dan dorong agar mampu berorientasi ekspor. Sehingga, dapat memberikan nilai tambah lebih untuk petani dan menyumbangkan efek pengganda yang besar bagi perekonomian,” ungkap Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartanto seperti dilansir dari laman Indonesia.go.id.
Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat produksi kelapa nasional pada 2021 mencapai 2,85 juta ton. Jumlah tersebut meningkat 1,47% dibanding tahun sebelumnya yang hanya sebesar 2,81 juta ton.
Sentra produksi kelapa terbesar berada di Riau dengan jumlah produksi hingga 395 ribu ton pada 2021. Selanjutnya, disusul oleh Sulawesi Utara dengan produksi sebesar 271,1 ribu ton.
Di Riau, sentra kelapa terbesar berada di Kabupaten Indragiri Hilir yang berbatasan dengan Provinsi Jambi. Kabupaten ini menjadi satu-satunya wilayah yang menerapkan usaha tani kelapa hibrida pola perkebunan inti rakyat.
Negara-negara tujuan ekspor kelapa Indonesia adalah Amerika Serikat, Belanda, Korea Selatan, Tiongkok, Jepang, Singapura, Filipina, dan Malaysia.
Pada 2020, Kementerian Pertanian mencatat ada 13 ragam komoditas turunan kelapa yang disukai pasar global. Hampir seluruh bagian kelapa telah diekspor, mulai dari daging kelapa, air kelapa, tempurung kelapa, sabut kelapa, sampai batang kelapa. Produk turunan kelapa itu mampu menembus enam benua, mulai dari Asia, Eropa, Australia, Amerika Utara, hingga Amerika Selatan.
Menko Airlangga mengajak seluruh pihak untuk ikut serta memberikan kontribusi dan berkolaborasi bersama pemerintah untuk mendorong hilirisasi kelapa dan menciptakan iklim investasi perkebunan yang lebih baik.
“Kebijakan hilirisasi yang dilakukan pemerintah tentunya membutuhkan kolaborasi dan kerja sama dari semua pihak agar pengembangan yang dilakukan dapat memberikan dampak yang besar dan bermanfaat bagi masyarakat secara luas, termasuk bagi para petani dan pengusaha kelapa,” terangnya.
